PMKRI Ingin Hentikan Proyek Panas Bumi di Wae Sano

Nardi menambahkan, kekhawatiran akan seluruh risiko itu beralasan. Pasalnya, telah banyak contoh buruk ihwal ekstraksi panas bumi yang menghancurkan keselamatan warga dan ruang hidupnya. Di Ulumbu, Kabupaten Manggarai, misalnya, operasi panas bumi telah menyebabkan atap seng rumah-rumah warga karatan, tanaman cengkeh, kakao, dan sejenisnya menjadi tak produktif, termasuk kesehatan warga ikut terganggu. Hal serupa juga terjadi di Mataloko, seng-seng rumah dengan mudah berkarat, sumber air tercemar, bahkan lahan pertanian seperti sawah yang jaraknya sekitar dua kilometer dari titik pengeboran luluh lantak, tersembur lumpur panas hingga saat ini.

“Di luar Pulau Flores, bahaya penambangan panas bumi juga telah banyak terjadi. Salah satunya di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal dimana lima warga-negara mati dan setidaknya puluhan korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit, karena semburan gas dari sumur bor proyek ekstraksi panas-bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pada Senin (25/1) kemarin,” ungkapnya.

“Belum termasuk kasus ledakan dan semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga makan korban, dan semburan cairan panas bumi di proyek Rimbo Panti, yang kemudian digelontor langsung ke wilayah suaka-alam Rimbo Panti, Pasaman, Sumatera Barat. Lima tahun lalu, semburan gas dari sumur bor GeoDipa di kavling ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat langsung pada kehidupan dan nafkah warga.”

Di samping itu, lanjut Nardi , rencana penambangan panas bumi di Wae Sano termasuk wilayah kerja panas bumi (WKP) lainnya di Kepulauan Flores, sama sekali tidak berangkat dari kebutuhan real warga, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang—model pengembangan pariwisatanya–bermasalah dan dikuasai segelintir elit politik dan pengusaha tertentu.

Ia menilai, upaya paksa pemerintah dan perusahaan yang terus melanjutkan proses pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano di tengah penolakan masif dari warga menunjukkan betapa besarnya kepentingan pihak-pihak tertentu di balik proyek ini. Berbagai upaya paksa dilakukan, salah satunya “konsultasi publik” yang dikemas dengan acara “lonto leok” (salah satu budaya Manggarai dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah mufakat).

“Upaya paksa atas pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano merupakan bukti nyata betapa keberpihakan pemerintah itu justru kepada korporasi, bukan kepada warga. Lebih ironis lagi, ketika suara penolakan warga justru direkayasa, semua untuk satu tujuan: memuluskan rencana penambangan panas bumi itu sendiri,” tegasnya.

(Ian Saf)