Perwakilan STKGB Mohon Dukungan PGI Terkait Konflik Agraria

Jakarta, eBahana

Perjuangan para petani dari di Kampung Agung dan Bujuk Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung untuk mendapatkan keadilan tampaknya belum menemui titik terang. Bahkan harapan mereka terhadap Komnas HAM pupus, saat lembaga itu menyatakan secara administrasi kasus yang dihadapi telah ditutup. Kini, rasa putus asa menghinggapi para petani.

Hal tersebut disampaikan Pdt. Sugianto Gie, saat mendampingi perwakilan petani dari Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB), bertemu dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Selasa (18/2). Sebelumnya, mereka telah mendatangi Komnas HAM.

Sumber: pgi.or.id

Sebagaimana diketahui, konflik agraria yang melibatkan petani STKGB dengan PT. BNIL telah berlangsung sejak 1991 saat pihak perusahaan mengakuisisi secara sepihak tanah masyarakat (petani STKGB) seluas 1577 hektar. Tercatat sebanyak 1420 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di sana menjadi korban penggusuran tersebut. Mereka merupakan warga transmigrasi yang sudah bermukim di sana sejak 1986. PT. BNIL sendiri pada saat itu berencana mencadangkan tanah seluas 10.000 hektar untuk perkebunan tebu di mana sebagiannya menyerobot tanah-tanah masyarakat.

Selain menggusur, PT. BNIL juga membangun tembok sepanjang batas desa, sehingga menutup akses masyarakat dan membuat mereka merasa terintimidasi. Sebab itu, pada pertemuan ini, perwakilan petani juga meminta Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar tembok tersebut dirobohkan.

Sejak konflik terjadi, lanjut Sugianto, tercatat 7 petani telah meninggal dunia, dan ada juga yang dikriminalisasi sehingga harus mendekam dalam penjara. Kini, para petani menjadi trauma, dan sulit untuk berkumpul dalam rangka membicarakan perjuangan selanjutnya. “Meski sekarang ada perkembangan baru, kepala desa memberi dukungan terhadap perjuangan ini. Tetapi secara umum para petani merasa tidak punya harapan lagi,” tandas pendeta yang juga harus merasakan penjara, lantaran mendampingi para petani ini.

Sugianto menyinggung janji yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP ketika itu, untuk melakukan gelar perkara. Namun hingga saat ini belum terlaksana. Sebab itu, dia berharap agar PGI melakukan pendekatan dengan Komisi II untuk mempertanyakan rencana tersebut.

Rasa putus asa disampaikan Sukirman, salah satu petani yang ikut dalam pertemuan tersebut. Pria yang mengaku sudah ada di Tulang Bawang sejak 1986 lewat program transmigrasi ini, berharap lembaga keagamaan seperti PGI, dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. “Hak kami dirampas oleh perusahaan dengan cara intimidasi, penyiksaan, dan kriminalisasi. Namun pemerintah tidak pernah merespon aduan kami, bahkan kami ditangkap dan dipenjara. Kami menjadi korban politik,” ungkapnya.

Merespon kunjungan tersebut, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyampaikan apresiasi atas perjuangan yang dilakukan oleh Pdt. Sugianto Gie bersama STKGB. Diakuinya, menghadapi persoalan konflik agraria memang menguras energi. Meski demikian, soliditas tetap harus dijaga.

Sebagai langkah konkrit, dan bentuk kepedulian terhadap perjuangan STKGB, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom langsung menghubungi mitra PGI di Konsorsium Pembaruan Agraria (KSP), dan mengingatkan agar tetap memberi perhatian terhadap konflik agraria yang melibatkan petani STKGB dengan PT. BNIL ini. Markus S

Sumber: http://pgi.ord.id