Sebagai Institusi, Gereja Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Sosok Sugeng Teguh Santoso, S.H. sangat mudah dikenali. Selain selalu tampil bersahaja, tidak lupa sebuah peci hitam selalu ada di kepalanya. Oleh karena itu, jangan heran jika masyakarat mengenalnya sebagai bapak berpeci hitam. Pengacara asal Bogor, Jawa Barat, ini selama belasan tahun telah banyak terlibat dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat marjinal. Tidak heran kalau ia dijuluki masyarakat sebagai “Sang Pembela”.

Saat diwawancarai oleh BAHANA di rumahnya, ia mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana gereja harus bersikap di tahun politik ini.

Apakah gereja boleh berpolitik?

Sebagai institusi, gereja tidak boleh berpolitik praktis. Warganya boleh berpolitik, tetapi harus diperlengkapi dengan pemahaman soal ajaran-ajaran gereja. Hak politik warga gereja dijamin oleh undang-undang. Gereja disebut sudah berpolitik jika mendukung kelompok politik tertentu atau terlibat dalam kampanye calon atau partal politik tertentu Hal seperti itu jelas tidak bolch. Karena gereja sudah berpihak seperti itu, pasti tidak bisa bersikap objektif. Kalau tidak objektif, gereja tidak memiliki kredibilitas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bagi saya, gereja harus terus menyuarakan suara kenabian di tengah hiruk pikuk politik.

Belakangan ini, ada fenomena menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Apa komentar Anda soal ini?
Saat ini, jargon-jargon agama dan ajaran-ajaran agama banyak digunakan sebagai alat politik dalam konotasi negatif. Bahkan, cenderung menyimpang dari inti agama yang mengajarkan belas kasih, persatuan, dan perdamaian. Hal yang diumbar malah kebencian, perpecahan, dan pernyataan-pernyataan perang. Situasi ini sangat memprihatinkan.

Apa pesan Anda untuk masyarakat pada tahun politik ini?
Kenalilah setiap calon pemimpin dengan baik. Jangan hanya berdasar popularitas. Rekam jejaknya juga harus jelas. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk kesejahteraan rakyat tanpa tebang pilih. Masa depan ada di tangan kita.