Ketua MPO GAMKI Serukan Penundaan Serentak Pilkada 2020
eBahana.com – Desakan pelaksanaan pilkada serentak agar ditunda semakin menguat lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir. Terlebih, banyak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerah masing-masing pada 4-6 September lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada lebih dari 300 bakal calon peserta pilkada yang membawa massa dan abai protokol corona saat mendaftar ke KPU. Hal tersebut memantik reaksi dari masyarakat agar pelaksaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Apalagi kasus Corona di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya.
Dr. Michael Wattimena, SE., M.Si, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (MPO GAMKI) mengingatkan masih banyaknya kasus Corona baru menjadi perhatian pemerintah.
“Hingga sekarang tingkat keparahan pandemi Covid-19 masih tinggi dan hampir merata di semua daerah. Sebentar lagi akan dimulai masa kampanye. Janganlah Pilkada ini memunculkan klaster baru ataupun menjadi episentrum penyebaran virus Covid-19,” harap mantan anggota DPR RI dua periode ini saat ditemui pada 22 September 2020.
“Saya pikir apa yang disuarakan oleh tokoh-tokoh kita, termasuk suara keprihatinan ormas-ormas keagamaan, yang meminta penundaan pelaksanaan pilkada serentak, perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan penyelenggara pilkada. Ada baiknya pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020, dapat dipertimbangkan ditunda, setidaknya untuk waktu 3-6 bulan ke depan” terang Michael pemegang gelar akademik Doktor bidang manajemen perubahan.
Penundaan pelaksanaan pilkada serentak, setidaknya selama 3-6 bulan ke depan, diharapkan Michael sebagai momentum penataan ulang persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak, secara khusus terkait tertib disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Janganlah pilkada serentak ini, menjadi klaster ataupun episentrum baru penyebaran virus Covid-19, bisa jadi ada daerah-daerah yang saat ini, relatif sudah terkendali penyebaran virus Covid-19, justru jangan sampai nantinya menjadi daerah pandemic. Kita semua harus fokus dan prioritas kesehatan dan keselamatan, DPR sebagai representasi rakyat harus mendengar jeritan hati rakyat” pungkas Michael. (Robby Go)